Lanskap Bumi Manusia
Semua dimulai dengan gambar lanskap Bukit Duri ini. Lihat dengan pikiran jernih, problem apa di situ?
Semua sepakat ada yang keliru dari lanskap itu dan sepakat merevitalisasi bantaran kali. Sayang, pada bagian solusi tidak terdapat titik temu. Yang satu meminta kampung deret sebagaimana pernah dijanjikan di atas lanskap yang sama. Yang lain menolak karena lanskap itu dinilai terlalu sempit untuk dibagi dua: jalur sungai yang rutin meluap dan ruang manusia. Sebab, naga Ci Liwung di masa jayanya butuh 100 meter untuk liukan badannya. Itu idealnya. Lalu, semua kata pupus dibuldozer, secuil lanskap kini menjadi puing.
Banyak yang menuding Ahok sebagai pemimpin yang tidak konsisten. Ia gusur pemukim tanah ilegal, tapi ia perjuangkan reklamasi pulau ilegal (--kini sudah legal). Ia gusur yang mlarat tapi fasilitasi yang tajir. Ia bersihkan pemukiman kumuh dan bantaran kali langganan banjir, tapi ia biarkan kompleks mewah wilayah resapan air. Semua didasarkan pada argumen: ketertiban, aturan, dan kontrak bisnis. Tiga argumen itu berkelindan, disesuaikan dengan pihak yang dihadapi.
Tetapi, pertanyaan dasarnya :
1. Apakah tidak menggusur wilayah resapan air itu secara logis konsisten dengan berhenti merevitalisasi kawasan bantaran kali?
2. Apakah Ahok sepenuhnya anti-etis?
Yang pertama, menurut saya, tidak. Dalam konteks penataan ruang, simultan hanya bagian dari proses. Bahwa, mengerjakan salah satu bagian adalah lebih baik daripada tidak mengadakan perbaikan sama sekali. Sekalipun, hal itu dituduh sebagai pemihakan dan ketidak-konsistenan dalam penerapan kebijakan. Ini adalah langkah minimalis penguasa megapolis. Tentu, sangat dinanti, ketika semua bantaran kali sudah direvitalisasi, giliran kantong-kantong resapan air ditata ulang. Jika tidak, saya pasti ikut menuntut gubernur dilengserkan.
Yang kedua, tuduhan etis, bahwa Ahok anti-kemanusiaan adalah konsekuensi logis karena sang gubernur memaksa pindah orang dari rumahnya ke rusun-rusun. Itulah dampak etis maksimal yang ditanggung penguasa megapolis. Cap yang wajar meskipun tidak sepenuhnya valid karena sang gubernur sudah mencoba meminimalkan dampak kerusakan kemanusiaan. Ia membangun rusun-rusun yang layak huni, meski harus diakui masih bolong sana-sini: jauh dari tempat kerja, ongkos sewa mahal, fasilitas cepat rusak, kualitas tembok buruk, dikuasai preman siluman, dll. Sangat dinanti, ia akan lebih banyak memberi fasilitas bagi kaum miskin: rumah yang lebih baik dan tentunya banyak pekerjaan yang layak.
Akhirnya, keputusan harus diambil dan resiko harus diterima, meski artinya harus kalah di pilkada. Karena, hanya itulah kodrat seorang pemimpin.
Semua dimulai dengan gambar lanskap Bukit Duri ini. Lihat dengan pikiran jernih, problem apa di situ?
Semua sepakat ada yang keliru dari lanskap itu dan sepakat merevitalisasi bantaran kali. Sayang, pada bagian solusi tidak terdapat titik temu. Yang satu meminta kampung deret sebagaimana pernah dijanjikan di atas lanskap yang sama. Yang lain menolak karena lanskap itu dinilai terlalu sempit untuk dibagi dua: jalur sungai yang rutin meluap dan ruang manusia. Sebab, naga Ci Liwung di masa jayanya butuh 100 meter untuk liukan badannya. Itu idealnya. Lalu, semua kata pupus dibuldozer, secuil lanskap kini menjadi puing.
Banyak yang menuding Ahok sebagai pemimpin yang tidak konsisten. Ia gusur pemukim tanah ilegal, tapi ia perjuangkan reklamasi pulau ilegal (--kini sudah legal). Ia gusur yang mlarat tapi fasilitasi yang tajir. Ia bersihkan pemukiman kumuh dan bantaran kali langganan banjir, tapi ia biarkan kompleks mewah wilayah resapan air. Semua didasarkan pada argumen: ketertiban, aturan, dan kontrak bisnis. Tiga argumen itu berkelindan, disesuaikan dengan pihak yang dihadapi.
Tetapi, pertanyaan dasarnya :
1. Apakah tidak menggusur wilayah resapan air itu secara logis konsisten dengan berhenti merevitalisasi kawasan bantaran kali?
2. Apakah Ahok sepenuhnya anti-etis?
Yang pertama, menurut saya, tidak. Dalam konteks penataan ruang, simultan hanya bagian dari proses. Bahwa, mengerjakan salah satu bagian adalah lebih baik daripada tidak mengadakan perbaikan sama sekali. Sekalipun, hal itu dituduh sebagai pemihakan dan ketidak-konsistenan dalam penerapan kebijakan. Ini adalah langkah minimalis penguasa megapolis. Tentu, sangat dinanti, ketika semua bantaran kali sudah direvitalisasi, giliran kantong-kantong resapan air ditata ulang. Jika tidak, saya pasti ikut menuntut gubernur dilengserkan.
Yang kedua, tuduhan etis, bahwa Ahok anti-kemanusiaan adalah konsekuensi logis karena sang gubernur memaksa pindah orang dari rumahnya ke rusun-rusun. Itulah dampak etis maksimal yang ditanggung penguasa megapolis. Cap yang wajar meskipun tidak sepenuhnya valid karena sang gubernur sudah mencoba meminimalkan dampak kerusakan kemanusiaan. Ia membangun rusun-rusun yang layak huni, meski harus diakui masih bolong sana-sini: jauh dari tempat kerja, ongkos sewa mahal, fasilitas cepat rusak, kualitas tembok buruk, dikuasai preman siluman, dll. Sangat dinanti, ia akan lebih banyak memberi fasilitas bagi kaum miskin: rumah yang lebih baik dan tentunya banyak pekerjaan yang layak.
Akhirnya, keputusan harus diambil dan resiko harus diterima, meski artinya harus kalah di pilkada. Karena, hanya itulah kodrat seorang pemimpin.
0 comments:
Post a Comment